Mediapriangan.com - Ratusan anggota Karang Taruna Kota Tasikmalaya menggelar audiensi dengan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (15/3/2022)
PT Pos Indonesia (Posindo) sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tasikmalaya dinilai Karang Tarun tidak transparan.
Ratusan anggota Karang Taruna Kota Tasikmalaya, diterima Ketua DPRD Aslim SH, Wakil Ketua DPRD Muslim SH, dan Ketua Komisi IV dan anggota, serta kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.
Ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya, Heri Sulihudin menjelaskan, ada dua poin dalam kesepakatan yang ditandatangani bersama antara pihak kami dengan PT Posindo sebagai penyalur. Pertama, Karang Taruna ikut terlibat dalam pendampingan dan koordinasi, ditiap wilayah saat proses pencairan. Poin kedua, yaitu melaksanakan Geotaging.
"Namun pada saat penyaluran bantuan tersebut berlangsung, tidak ada koordinasi apapun dari pihak PT Pos ke kami, padahal kan kita yang diajak kerjasama," ungkapnya.
Baca juga: Mahalnya harga Bahan Pokok dan Kelangkaan Minyak Goreng Menjadi Keluhan Warga Jabar
Ia menyebut, akibat dari inkonsistensi pihak PT Posindo, akhirnya yang menjadi korban adalah rekan-rekan kita di lapangan, sehingga kami harus melakukan klarifikasi ke pihak PT Posindo, bahwa tidak ada kerjasama apapun dengan Karang Taruna.
"Jadi jelas, dalam penyaluran bantuan kemarin, kami tidak ikut berperan. Kecuali kalau nanti ada perbaikan dari sisi koordinasi, serta ada MOU yang jelas," ujarnya.
Baca juga: DPRD Jabar Minta Pemerintah Sigap Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng
Sementara itu, Kepala Cabang Kantor Pos Tasikmalaya, Handriyanto mengatakan, pihaknya akan menjadikan hasil dari pertemuan tersebut sebagai bahan perbaikan kedepan.