Mediapriangan.com - Menanggapi pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini, bahwa Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, memiliki angka lanjut usia (lansia) tunggal tertinggi, Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto mengatakan akan segera lakukan asesmen.
"Di satu sisi angka lansia kita tinggi dan harus menjadi perhatian. Tetapi di sisi lain patut bersyukur karena angka harapan hidup di Kabupaten Tasikmalaya ini tinggi juga," kata Ade, di sela-sela pelaksaan puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-26 tahun 2022, di RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (29/5/2022).
Maka lanjut Ade, sebagaimana yang disampaikan Mensos, pihaknya akan melakukan asesmen dan memilah agar jelas permasalahan yang dihadapi lansia. Termasuk kenapa di kabupaten ini terdapat banyak lansia tunggal.
"Kita lakukan terlebih dahulu asesmen dan pemilahan. Kenapa lansia ini bermasalah, apa yang mereka butuhkan. Kita baru pada tahapan itu," ucapnya.
Adapun kata Ade Sugianto, kenapa di Kabupaten Tasikmalaya ada lansia tunggal sampai 28 ribu lebih, dia tidak bisa jawab.
"Maka ini juga yang harus kita pecahkan lebih dahulu, kenapa ada lansia tunggal. Baru setelah itu kita bicara solusi penanganannya seperti apa, karena lansia ini ada yang bisa diurus ada juga yang tidak" ujar Ade Sugianto.
Disebutkan, kenapa butuh asesmen dan pemilhan? karena kondisi lansia berbeda satu sama lainnya. Tidak semua lansia itu tidak produktif.
"Artinya tidak semua lansia butuh bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau kursi roda. Misalnya untuk lansia produktif, pemerintah tinggal menguatkan perhatian dari sisi permodalannya," ucap Ade.
Maka tegas dia, pemerintah segera melakukan asesmen sebaik mungkin untuk menentukan langkah/solusi tepat menjawab permasalahan lansia di Kabupaten Tasikmalaya.
Baca juga: Hari Lanjut Usia Nasional 2022, Belasan Lansia Dapat Operasi Katarak Gratis
Mensos Risma, Butuh Gotong Royong Untuk Perhatikan Lansia
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebutkan, pihaknya telah memiliki konsep penanganan lansia tunggal. Namun itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Bappenas maupun Keuangan.