Mediapriangan.com - Agustus menjadi bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada bulan inilah bangsa Indonesia merayakan hari proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen proklamasi kemerdekaan yang sangat penting dan harus kita ingat.
Biasanya berbagai kegiatan pesta rakyat dan upacara dilaksanakan di segala penjuru negeri ini dengan semangat nasionalisme yang tinggi.
Mulai dari orang tua hingga anak-anak kecilpun ikut meramaikan, baik kegiatan gotong royong, lomba, pentas seni dan lainnya.
Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka adalah dua peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
Jika saat ini adanya paham-paham radikal yang mempersoalkan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka berarti sama dengan mempersoalkan kembali proklamasi atau pendirian negara Indonesia merdeka oleh para pendiri bangsa.
Baca juga: Memo Hermawan Prihatin, Masih Banyak Kaum Muda Yang Tidak Hafal Pancasila
Oleh karena itu, sosialisasi Empat pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting untuk menangkis paham-paham radikal yang yang bertentangan dengan ideologi bangsa.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Deden Galih saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat Kampung. Lolongokan, Desa Limbangan Barat, Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, Kamis (28/07/22).
"Jangan sampai terjebak pemikiran-pemikiran yang akhirnya membuat carut marut dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini akan merugikan bangsa kita sendiri", ujar Deden.
Baca juga: Implementasi Empat Pilar Kebangsaan, Modal Dalam Mempertahankan Dan Mengisi Kemerdekaan
Deden menekankan, pemahaman kebersamaan dalam bingkai NKRI harus terus dirajut agar masyarakat memiliki pemahaman dalam berbangsa dan bernegara.
"Tidak ada pemahaman satu golongan lebih unggul dari yang lain, justru lebih ke kebersamaan, saling toleransi, berbeda untuk saling mengenal ras, suku bangsa", jelas Deden.
Deden berharap, pemerintah bisa konsen dan fokus dalam mengantisipasi perkembangan pemikiran-pemikiran radikal yang akan bertentangan dengan ideologi bangsa.
"Ini program pemerintah yang harus berkelanjutan. Pemerintah harus konsen dan fokus mengantisipasi perkembangan pemikiran yang bertentangan dengan ideologi kita,"pungkas Deden.*