Mundurnya Nahdlatul ‘Ulama (NU) dan Muhammadiyah Dari Program Organisasi Penggerak

by Admin
26 July 2020
6

Media Priangan - Mundurnya Nahdlatul ‘Ulama (NU) dan Muhammadiyah dari Program Organisasi Penggerak (POP) menjadi perhatian saya terhadap refleksi sejarah lembaga pendidikan (pesantren) di Indonesia. Bukan tanpa alasan dua organisasi besar yang berbasis agama Islam di Indonesia ini mundur dari Program Organisasi Penggerak yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Kurang lebih karena proses seleksi yang kurang jelas, fokus penanganan pelatihan Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah di lembaga pendidikan Ma’arif NU dan pertimbangan lain dari Muhammadiyah.

Berkaitan dengan hal tersebut, publik tidak akan terlalu fokus terhadap penjelasan programnya, namun akan lebih cenderung terhadap mundurnya sikap NU dan Muhammadiyah. Karena secara historis dalam upaya mempertahankan dan kemampuan beradaptasi dalam aspek pendidikan, NU maupun Muhammadiyah sudah mumpuni jauh sebelum Indonesia merdeka dengan melahirkan ulama yang berjuang melawan penjajah. Sebagai dasar pemahaman dalam bidang pendidikan, harus kita pahami bahwa NU maupun Muhammadiyah merupakan pondasi pendidikan bangsa Indonesia sejak awal zaman pemerintah Hindia Belanda hingga kini melalui lembaga pendidikan Pesantren, kedua organisasi Islam besar di Indonesia tersebut merupakan influencer dalam dunia pendidikan melalui pesantren yang menjadi lembaga pendidikan pertama di Indonesia sebelum kedatangan lembaga pendidikan kolonial Belanda.

Awal mula perkembangan pesantren tidaklah mudah, kehadiran Belanda sejak abad ke-16 yang mempunyai tujuan berdagang dengan wadah kongsi dagang yang bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) telah berupaya mengekspansi politik kolonial yang mempengaruhi perubahan aspek kehidupan masyarakat Indonesia, di antaranya bidang pendidikan. Indonesia sejak zaman Hindia Belanda mengalami dualisme pendidikan, pesantren yang dikembangkan oleh NU maupun Muhammadiyah dalam bidang pendidikan menghadapi lembaga pendidikan kolonial Belanda. Perkembangan dan perluasan lembaga pendidikan Islam melalui pesantren dan lembaga pendidikan pemerintah kolonial Belanda mengidentikkan telah terjadi dualisme dalam bidang pendidikan di Indonesia. Dalam pendidikan Islam menghasilkan para ahli bidang ilmu agama Islam dengan keterbatasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umum, sedangkan pendidikan pola pemerintah kolonial dengan pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan umum namun terbatas dalam aspek pengetahuan agama yang rentan dikatakan “sekuler” dengan memisahkan peran agama dalam kehidupaan bernegara. Lulusan lembaga pendidikan Islam yang melahirkan santri dan Kiai berbasis pengetahuan Islam di pesantren berhadapan dengan yang mendapatkan pendidikan pemerintah kolonial Belanda yang berorientasi pada pengetahuan umum. Sebagaimana yanag dikatakan oleh Clifford Geertz (1983) hal tersebut menjadi cikal bakal dari politik aliran dalam konstelasi politik di Indonesia pada masa pra dan awal kemerdekaan Indonesia.

Perjalanan pesantren sebagai lembaga pendidikan bukan tanpa hambatan, di awal abad ke-20 muncul kebijakan yang merugikan sebagian besar lembaga pendidikan pesantren dengan pembatasan-pembatasan ruang yang diupayakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagaimna yang dikatakan oleh Djamas (2009: 11) upaya pembatasan penyelenggaraan pendidikan Islam dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan kebijakan Ordonansi Guru pada tahun 1905 yang tercantum pada Staatsblad nomor 550 yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Kebijakan ini mengharuskan setiap guru Agama mendapatkan izin tertulis sebelum melaksanakan tugasnya dan mewajibkan kepada setiap Bupati dan Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ordonansi tersebut.

Husni (2000: 56) mengatakan bahwa 20 tahun sejak ordonansi tersebut dikeluarkan, tepatnya pada tahun 1925 terdapat kebijakan Ordonansi Guru jilid dua yang tercantum dalam staatsblad 1925 dengan memberlakukan kebijakan di luar wilayah Jawa dan Madura. Dalam ordonansi ini guru Agama hanya diwajibkan memberi tahu, bukan untuk mendapatkna izin, namun dikenakan sanksi bagi yang melanggar berupa kurungan atau denda. Tekanan pemerintah kolonial Belanda semakin meluas dan mempunyai pengaruh kuat bagi lembaga pendidikan Islam, bak sebuah pepatah yang terjadi pada lembaga pendidikan Islam pada masa itu, semakin tinggi pohon semakin besar angin yang berhembus.

Demi mempertahankan dari tekanan pemerintah kolonial Belanda, maka sebuah pondok pesantren harus mampu bertransformasi dan beradaptasi serta menyusun kurikulum yang sesuai. Ilmu yang berkaitan dengan sosial, politik, hukum ekonomi, sosiologi, antropologi, budaya dan ilmu lainnya mestinya diberikan ruang lebih demi memperluas cara pandang terhadap kurikulum tanpa mengurangi nilai-nilai tradisi yang khas dari sebuah lembaga pendidikan pesantren, yakni Kitab Kuning. Kitab Kuning bisa dikaji dengan ilmu bantu lain seperti Sejarah, Filologi yang berkaitan dengan naskah kuno, Paleografi mengkaji tulisan kuno dan lain-lain. Apabila ilmu lain berkolaborasi saling melengkapi terhadap wawasan dan khasanah keilmuan, maka kemungkinan besar para santri bisa menjelajah pengetahuannya secara luas dan mengembangkannya dengan kemampuan menyerap norma agama dalam berbagai aspek.

Dalam memahami Kitab Kuning secara tekstual dan kontekstual diperlukan berbagai literatur sebagai rujukan untuk mengeksplorasi pengetahuan keagamaan demi menambah wawasan dan cara pandang dalam menentukan kitab yang diajarkan kepada santri. Komparasi sebuah mazhab menjadi hal penting untuk memperluas dan mengembangkan cara berpikir santri, serta bahasa (terutama bahasa Arab) akan memberikan pengaruh dalam keilmuan. Dengan kata lain lembaga pendidikan mengalami perubahan, dalam metode pengajaran dibagi setiap jenjang dan kelas, perluasan ilmu pengetahuan umum guna memperluas khasanah dan wawasan tanpa mengurangi nilai tradisi yang berasal dari Kitab Kuning.

Perubahan ini lahir dari tekanan pemerintah kolonial Belanda melalui Ordonansi Guru, perkembangan pendidikan kolonial Belanda melalui politik etis yang melakukan perluasan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, seperti lembaga pendidikan yang bernama Sekolah Rakyat (Volkschool) sebagai cara untuk beradaptasi. Hal ini dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam sebagai bentuk upaya menahan kuatnya tekanan pendidikan kolonial Belanda sebagai tantangan untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi untuk menjaga kualitaas pendidikan yang bermutu berbasis agama Islam.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi sebuah lembaga pendidikan Islam pada masa itu, terutama pondok pesantren untuk terus melakukan pembaruan dan bersaing dengan lembaga pendidikan kolonial Belanda. Jika sebuah pondok pesantren tidak mempunyai ciri khas dalam model pengajaran yang dilakukan dengan pembaruan dan kelihaian dalam beradaptasi, bisa jadi akan mengalami kepunahan. Namun pada umumnya sebuah pondok pesantren mempunyai pedoman yang dinamakan Kitab Kuning dan model pengajaran yang unik sebagai ciri khasnya.

Dari penjelasan singkat tersebut, secara sederhana mengulas sejarah dan peran pesantren terhadap bidang pendidikan di Indonesia. Dalam memahami bangsa sebuah kemustahilan jika mengalpakan sejarah. Sebagaimana yang dikatakan Cak Imin, Kamis (23/7/2020) kepada Mendikbud “Tolong jangan pernah melupakan sejarah peran NU dalam pendidikan dan pencerdasan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Apapun kebijakannya jangan sampai tidak melibatkan NU dan Muhamadiyah, kalau enggak kualat. Penggerak Organisasi Pendidikan yang sifatnya subsidi, yang kuat tak perlu dibantu oleh APBN, bantulah yang lemah oleh APBN.

Sederhananya bahwa dengan sejarah akan menentukan arah. Hak etis dan historis dalam bidang pendidikan tentu harus menjadi pertimbangan dalam menentukan program guna meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bagi NU dan Muhammadiyah yang jadi influencer-nya pendidikan di Indonesia dari masa ke masa.