Penyaluran Bantuan Penanganan Covid-19 Jangan Sampai Timbulkan Masalah

Media Priangan - Alih-alih meringankan beban rakyat sebagai strategi penanganan Covid-19, bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Beberapa faktor memacu terjadinya kegaduhan tersebut. Namun, menurut Anggota Komisi IV bidang pembangunan DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Persatuan, Viman Alfarizi Ramadhan ST MBA, hal tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dikatakannya, penyaluran bantuan penanganan Covid-19 salah satunya menyesuaikan dengan data yang ada di basis data pemerintah atau dikenal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, pada kenyataannya DTKS tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga masyarakat menilai bahwa penyaluran bantuan tersebut kurang tepat sasaran.

Padahal, kata Viman, semua penerima bantuan ini dimasukkan ke dalam basis data di pemerintah. Jika tidak masuk ke dalam DTKS, maka penerima akan dimasukkan dalam data non-DTKS sebagai pembaruan dari data yang telah ada sebelumnya.


Viman juga mengklaim bahwa pihaknya di legislatif telah berkomunikasi dengan eksekutif Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, beberapa waktu lalu. Dari sana terdapat data terbaru adanya warga yang masuk data non-DTKS.

"Di Kota Tasik, ada kurang lebih 99 ribu orang yang masuk data non-DTKS. Sementara di Kabupaten Tasik, ada kurang lebih 102 ribu orang (yang masuk data non-DTKS)," katanya.

Adanya selisih jumlah data di DTKS dan non-DTKS, kata Viman sangat wajar karena adanya pembaruan. Maka dari itu, jumlah masyarakat yang menerima bantuan pun bisa terjadi selisih, meskipun pada dasarnya semua orang yang terdata akan mendapatkan bantuan.

"Hal ini yang membuat masyarakat menilai bantuan penanganan Covid-19 ini kurang tepat sasaran hingga saya dengar ada penolakan di beberapa daerah. Jangan sampai bantuan ini menimbulkan masalah. Jangan sampai maksud pemerintah baik, tapi masyarakat keliru memahaminya," tuturnya.

Kegaduhan yang terjadi di masyarakat semakin diperparah jika ada kesalahpahaman di antara semua pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Mulai tingkat eksekutif hingga tingkat RT RW harus satu pemahaman. Dengan demikian, maka bantuan yang disalurkan akan sesuai juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis).

"Di sinilah perlu menyebarnya informasi ke seluruh masyarakat, ada sosialisasi yang baik, sehingga masyarakat tahu segala hal berkaitan dengan bantuan ini. Jangan sampai ada yang memiliki pandangan bahwa bantuan ini tidak tepat sasaran dan lain sebagainya," ujarnya.

Viman menerangkan, ada beberapa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah berkaitan dengan Covid-19 ini. Namun yang pasti, penerima bantuan ini adalah mereka yang benar-benar terdampak Covid-19 dan merupakan pekerja. Dari kriteria ini, maka akan keluar data siapa yang akan mendapatkan bantuan penanganan Covid-19 terlebih dahulu.

Menurutnya, adanya permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini sangatlah wajar, sebab Indonesia pertama kali menghadapi hal semacam ini.

"Maka dari itu, semua elemen harus bersama-sama untuk mengatasi Covid-19 ini. Ini bukan salah siapa-siapa, melainkan ini tugas kita semua mengatasi Covid-19," katanya.

Lebih lanjut Viman mengatakan, bantuan penanganan Covid-19 ini dipertanggung jawabkan oleh pemerintah eksekutif terhadap legislatif, yaitu mengenai realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Pemerintahan legislatif dalam hal ini melakukan pengawasan supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran.

"Legislatif pun nantinya melakukan pengawasan terhadap realokasi anggaran penanganan Covid-19 ini setelah kegiatan atau setelah programnya dilakukan," katanya. (Rls/Adv)*

Wilayah :

Tasikmalaya

Admin

Total Posts: 20

Media Online yang berbagi informasi untuk masyarakat priangan.