Mediapriangan.com - Walaupun Pemerintah Pusat telah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng selama tiga bulan untuk kelompok masyarakat tertentu dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng (migor) di masyarakat masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Haris Bobinhoe mengatakan persoalan minyak goreng tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah tetapi aplikasi Sapawarga besutan Pemprov Jabar dinilai cukup membantu masyarakat dalam mendapat minyak goreng.
"Kami dari DPRD Jabar terus mendukung aplikasi Sapawarga, saya kita kira ini solusi yang terbaik dalam kelangkaan dan mahalnya minyak goreng," kata Haris di Gedung Pakuan Kota Bandung, Sabtu (16/4/2022).
Harris mengungkapkan saat dirinya dan anggota DPRD Jabar lainnya melaksanakan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, banyak masyarakat lebih memilih minyak goreng dibandingkan dengan sarung lebaran.
"Ketika kami datang ke Dapil masing-masing, masyarakat mengeluhkan tentang minyak goreng. Bahkan ketika kami menawarkan sembako atau sarung lebaran, masyarakat lebih memilih minyak goreng saja," ungkapnya.
Ia mendukung langkah yang diambil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mensubsidi minyak goreng curah, selain digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Pak Gubernur mengatakan, dana untuk subsidi diambil dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT), saya sangat setuju. BTT memang disiapkan untuk ini disamping memang untuk penanganan Covid-19," ucapnya.*