Mediapriangan.com - Pemerintah Jawa Barat telah memberlakukan Work From Home (WFH) setelah libur Lebaran dengan kapasitas 50 persen dari total Aparatur Sipil daerah (ASN) yang ada. Hal ini merujuk aturan yang ada di pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tina Wiryawati, menilai pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian ASN Provinsi Jawa Barat dapat menekan kepadatan lalu lintas di masa balik mudik Lebaran 2022.
Tina Wiryawati meminta pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu karena kebijakan ini, pemerintah harus cermat dalam mengatur jadwal WFH supaya pelayanan publik tetap berjalan.
"Sehubungan dengan imbauan dari Kapolri, dan aturan-aturan WFH bagi ASN untuk satu minggu, dalam menghindari kemacetan lalu lintas, menurut saya setuju saja karena bersifat imbauan dan bukan keharusan," katanya, Senin (9/5/2022).
Ia mengatakan, apapun inovasi pemerintah dalam melakukan pengaturan kebihakan bagi kinerja ASN, jangan sampai menurunkan kinerja ASN terutama pelayanan kepada masyarakat.
"Yang terpenting adalah pengaturan jadwal bidang-bidang mana saja yang sekiranya bisa dilakukan dengan WFH dan pengaturan jadwal yang matang jangan sampai mengganggu pelayanan publik," katanya.
Sebelumnya diberitakan, kehadiran ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat di hari pertama kerja setelah masa cuti bersama Idulfitri 1443 H mencapai lebih dari 95 persen, Senin (9/5/2022).
Semua ASN mengisi absensi secara online, walaupun 50 persen di antaranya melakukan Work From Home (WFH) sesuai arahan Mendagri.
Apel pagi ASN pun di antaranya dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jabar dan diinspekturi oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja yang juga mengawasi kehadiran ASN Jabar di hari pertama kerja tersebut.
"Saya melihat dari absensi elektronik, per jam 07.30 sudah di atas 85 persen, jam 08.00 mungkin di atas 95 persen. Melihat perkembangannya, semua isi absen berbarengan, karena semua elektronik, baik yang bekerja di rumah maupun yang fisik," katanya di Kantor BKD Jabar.
Ia mengatakan sebanyak lebih 50 persen ASN Provinsi Jawa Barat menjalankan WFH sesuai arahan Mendagri dan akan terus dievaluasi.
Termasuk mengevaluasi jabatan-jabatan mana saja yang memang dimungkinkan bisa bekerja dari mana saja itu, bukan hanya di rumah atau kantor tapi dari mana saja.
Salah satu jabatan yang sekarang sudah banyak beralih ke jabatan fungsional adalah analis kebijakan. Mereka bertugas penuh menganalisis kebijakan dan mereka ini bisa bekerja dari mana saja.