Mediapriangan.com - Masjid Al-Kamil Panenjoan, Desa Jemah, Kecamatan Jatigede ramai dikunjungi wisatawan pada libur Lebaran 1443 H lalu. Puncak kunjungan ke kawasan bangunan Masjid Al Kamil mulai dirasakan lebaran hari kedua, ribuan pengunjung datang dari berbagai wilayah.
Masjid yang berada di kawasan wisata Jemah, Waduk Jatigede, Sumedang saat ini untuk sementara ditutup. Hal itu dilakukan sehubungan di lapangan sedang dilakukan perbaikan, perapihan dan pemeliharaan setelah ramai dikunjungi wisatawan.
Wakil Ketua DPRD Jabar Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM., bersama rombongan DPRD Jabar melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Citra Bhakti dengan meninjau progres pembangunan Masjid Al-Kamil ke Jatigede, Kabupaten Sumedang, Rabu 11 Mei 2022.
“Kami melaksanakan kunjungan dalam rangka meninjau progres pembangunan Masjid Al-Kamil di Jatigede setelah pada musim libur lebaran kemarin banyak dikunjungi wisatawan,” ujar Ineu.
Ineu Purwadewi politisi PDI Perjuangan Dapil XI Jabar, Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang ini mengapresiasi langkah pemerintah provinsi Jawa Barat yang telah membangun salah satu ikon pariwisata Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat, yaitu Sepasang Menara Kujang dan Masjid Al-Kamil.
“Pembangunan ini tentu menjadi kebanggaan dan ikon pariwisata Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke kawasan Waduk Jatigede.” katanya.
Ineu menilai, hadirnya destinasi wisata ini bisa meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat desa khususnya, Jawa Barat pada umumnya.
“Dengan antusias wisatawan yang berkunjung ke Masjid Al-Kamil, pemerintah harus segera melakukan langkah lebih lanjut bagaimana dampak ekonomi yang bisa dinikmati masyarakat, tentu dengan tetap mengukur daya dukung dan daya tampung melalui penataan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Menurutnya, optimalisasi program-program pembangunan yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah harus tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat bagi masyarakat Jabar.
“DPRD yang memiliki fungsi pengawasan tentunya ingin setiap anggaran yang digelontorkan dalam angka pembangunan masyarakat baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota memiliki manfaat yang luas serta betul-betul program yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.*