DPRD Menjalankan Fungsi Pengawasan PP No 17/2018 di Kec. Sumedang Selatan dan Kel.Kotakulon

Dilihat : 15 kali.

Mediapriangan.com – Kantor Kecamatan Sumedang Selatan dan Kantor Kelurahan Kota Kulon menjadi dua lokasi yang dikunjungi DPRD Sumedang untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Peraturan pemerintah ini mengubah tugas seorang camat yang kini sudah berbeda setelah dikeluarkan peraturan pemerintah ini.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Sumedang Jajang Heryana dalam pertemuan bersama Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Kota Kulon, PP Nomor 17 Tahun 2018 telah membuat perubahan yang sangat mendasar terkait kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Bila sebelumnya kecamatan merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka asas desentralisasi, kini berubah selain menjadi perangkat daerah otonom juga melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum. Adapun tugas urusan pemerintahan umum itu, antara lain penanganan konflik sosial, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di wilayah kecamatan.

Camat, lanjut Jajang, juga melaksanakan tugas atributif yang dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dengan perangkat daerah lainnya.Tugas-tugas atributif camat itu antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum), mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), dan mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di wilayah kecamatan.

“Camat selain melaksanakan tugas atributif dan urusan pemerintahan umum, juga melaksanakan tugas delegatif yaitu, pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota,” kata Jajang.

Lebih tegas lagi, Ketua DPRD Sumedang Yadi Mulyadi dalam penutupan pertemuan ini mengatakan bahwa urusan pemerintahan umum harus dipahami camat diantaranya: pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan, penanganan konflik sosial, dan pengembangan kehidupan demokrasi.

“Kewenangan atributif camat dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan umum secara prinsip adalah untuk penciptaan stabilitas wilayah guna terwujudnya dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk melaksanakan urusan tersebut, camat dibantu oleh forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkopimka),” kata Yadi. 

Keberadaan Forkopimka ini merupakan fungsi kontrol di wilayah melalui pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan menciptakan ketertiban umum. 

“Hal urusan pemerintahan umum tersebut menjadi kunci bagi kecamatan sebagai bagian wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi penghalang disintegrasi,” kata Yadi.

Camat Sumedang Selatan Heri Dewantara mengatakan dengan terbitnya peraturan epemrintah ini yang pasti akan membuat tugas camat menjadi lebih banyak. Hal ini diakui dalam pertemuan ini bahwa tugas dan tanggung ajwab bertambah. Namun manfaatnya bagi masyarakat adalah dapat meningkatkan pelayanan publik lebih baik lagi hingga tingkat kelurahan. (Humas DPRD Kab. Sumedang/Adv)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *