Hasil Konsultasi DPRD Ciamis ke Kemendagri

Dilihat : 21 kali.

Mediapriangan.com – Tak Ada Desa di Ciamis yang Bisa Dimekarkan

Keinginan sejumlah desa di Kabupaten Ciamis untuk melakukan pemekaran wilayah

tampaknya harus kandas. Pasalnya setelah pihak DPRD melakukan konsultasi ke

Kemendagri ternyata tidak ada satu pun desa yang memenuhi syarat untuk

dimekarkan.

Ketua Komisi I DPRD Ciamis, Oman, menegaskan setelah pihaknya mendatangi kantor

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, beberapa waktu lalu, untuk

melakukan konsultasi terkait syarat pemekaran wilayah desa seperti yang

tercantum dalam Permendagri no 1 tahun 2017 tentang Pemekaran Desa, tidak ada

satu pun desa di Kabupaten Ciamis, yang memenuhi syarat dimekarkan.

“Dalam Permendagri no 1 tahun 2017 disebutkan bahwa salah satu syarat sebuah

wilayah desa di pulau Jawa bisa dimekarkan adalah penduduknya harus berjumlah

minimal 6000 jiwa. Dalam Permendagri tersebut, tidak dijelaskan apakah jumlah

6000 jiwa itu jumlah penduduk sebelum dimekarkan atau setelah dimekarkan.

Makanya, kami beberapa minggu yang lalu melakukan konsultasi ke Kemendagri,

ujarnya.

Setelah melakukan konsultasi, lanjut Oman, akhirnya mendapat jawaban jelas dari

Kemendagri bahwa syarat 6000 jiwa itu setelah wilayah desa dimekarkan. Artinya,

wilayah desa di pulau Jawa yang memenuhi syarat dimekarkan harus berpenduduk

minimal 12 ribu jiwa. Dan setelah dimekarkan, baik desa induk maupun desa

pemekaran, masing!masing penduduknya harus tidak kurang dari 6000 ribu jiwa.

“Bayangkan saja, harus berpenduduk 12 ribu jiwa. Sementara di Kabupaten Ciamis

tidak ada wilayah desa yang penduduknya mencapai 12 ribu. Desa Panjalu saja

sebagai wilayah desa paling padat penduduk di Kabupaten Ciamis kurang dari 12

ribu jiwa,” terangnya.

Dengan begitu, lanjut Oman, usulan pemekaran desa yang masuk ke DPRD Ciamis

akhirnya tidak bisa diproses. Hal itu lantaran terganjal aturan perundang!

undangan. “Kami juga menanyakan apakah desa yang wilayahnya terlalu luas bisa

dikecualikan? Menurut Kemendagri, aturan itu tegas dan tidak ada pengecualian.

Kecuali kalau di kemudian hari Permendagri tersebut dilakukan revisi dari aspek

syaratnya. Itupun kalau syarat jumlah penduduknya diturunkan dalam revisi,”

terangnya.

Oman mengungkapkan, alasan beberapa desa di Kabupaten Ciamis ingin dimekarkan

rata!rata karena alasan luas wilayah. Warga di desa yang wilayahnya luas kerap

mengeluh ketika akan membutuhkan pelayanan ke kantor desa lantaran jarak dari

rumahnya sangat berjauhan.

“Jadi alasannya kebanyakan dari pelayanan. Namun, meski wilayah desanya luas,

tapi penduduknya tidak mencapai 12 ribu. Biasanya kondisi seperti itu terjadi di

desa yang berada di dataran tinggi atau pegunungan. Wilayahnya luas karena

banyak hutan dan persawahan, tetapi kawasan penduduknya tidak terlalu padat,”

terangnya.

Menurut Oman, untuk desa di Kabupaten Ciamis, lebih berpeluang menjadi wilayah

adminisitratif kelurahan ketimbang wilayahnya dimekarkan. Karena tak sedikit

desa di Kabupaten Ciamis yang sudah layak menjadi kelurahan.

Seperti di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, Panjalu

Banjarsari dan Kawali, ada beberapa desa yang layak menjadi kelurahan. Karena

geliat ekonomi di desa!desa itu sudah terlihat mulai berkembang menjadi kawasan

perkotaan, ungkapnya.

Oman mengatakan, setelah pemerintah pusat berencana pada tahun 2019 ini mulai

menggulirkan dana kelurahan, bagi desa di Kabupaten Ciamis yang sudah layak

menjadi kelurahan merupakan sebuah kesempatan emas.

“Karena memang sebelumnya banyak desa yang menolak menjadi kelurahan karena

berpikir rugi kehilangan bantuan dana desa. Tapi sekarang pemerintah sudah

menjawab dengan menggulirkan dana kelurahan,” ujarnya.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *