Mediapriangan.com - Proses pembahasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jabar terus bergulir.
Kali ini pimpinan dan anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Kamis (16/06/2022).
Dalam kesempatan ini Pansus VI DPRD Jabar berdialog, serta menyerap aspirasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung untuk mendapatkan masukan dalam pembahasan RPPLH ini.
Baca juga: DPP LPLHI Desak Pemkot Tasikmalaya Menerbitkan Perwalkot Tentang Sampah
Wakil Ketua Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat Deden Galih dalam kesempatan tersebut mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut pihaknya mendapatkan sejumlah informasi terkait perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.
"Ada beberapa informasi yang penting dan sangat komprehensif dari Kepala Dinas mengenai permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan pengelolaan lingkungan hidup”, katanya.
Baca juga: Tidak Hanya Urusi Sampah, Pansus VI DPRD Jabar Bahas Raperda RPPLH Dengan KLHK RI
Permasalahan terdapat di perbatasan antara wilayah kabupaten dan kota Bandung, Mulai dari hulu tengah sampai hilir, dan pada akhirnya menjadi persoalan.
“Mulai dari hulu tengah sampai hilir, dan pada akhirnya menjadi persoalan. Serta persoalan lingkungan hidup yang menyangkut di daerah perbatasan antar Kota dan Kabupaten” ungkapnya.
Baca juga: Raperda RPPLH, Upaya Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Deden menambahkan, terdapat sejumlah objek-objek lingkungan tertentu yang bukan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah maupun provinsi.
Oleh sebab itu Deden menyebut perlunya, langkah dari Pemerintah Pusat agar permasalahan lingkungan hidup yang berada di area bukan kewenangan pemerintah dapat bisa teratasi dan menemui jalan keluar.*
Baca juga: Luas Wilayah Jadi Pertimbangan Dalam Penyusunan Raperda RPPLH Jawa Barat