Mediapriangan.com - Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat menyebutkan, Jabar Saber Hoaks merupakan salah satu program pemerintah provinsi yang harus didukung. Pasalnya, banyaknya arus informasi dan kecanggihan teknologi, banyak masyarakat Jawa Barat yang termakan berita hoaks.
Hal tersebut disampaikan Sadar Muslihat saat melakukan kunjungan bersama Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat ke diwilayah Kabupaten Subang.
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat memantau kesiapan dan persiapan salah satu program Saber Hoaks di Diskomindo Kabupaten Subang Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 46, Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Selasa (26/7/2022).
Baca juga: Instrumen Dan Modus Pelanggaran Pemilu 2024 Kian Variatif
Dalam upaya memerangi berita bohong atau hoaks, Jabar Saber Hoaks berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Subang untuk mengantisipasi atau mencegah maraknya berita hoaks.
"Berita hoaks ditangkal dengan klarifikasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah setempat berperan penting untuk menangkal hoaks. Tetapi klarifikasinya juga harus benar, jangan sampai berpotensi muncul hoaks yang baru," ujarnya.
Baca juga: Sikapi Pemilu Reborn, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Bersinergi Dengan Media
Dia berharap agar pemerintah berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang menangkap berita hoaks tersebut.
Sebab, maraknya berita hoaks itu lantaran kurangnya sosialisasi literasi tentang informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi publikasi.
"Edukasi literasi ini sangat penting. Jangan sampai ketika masyarakat mendapatkan sebuah informasi melalui media sosial misalnya, dengan tidak menyaring terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut, langsung diteruskan saja kepada pengguna medsos lainnya," katanya.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Diskominfo Bentuk Unit Saber Hoaks Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Barat
Karena itu, lanjutnya, pencegahan dengan mengedepankan edukasi literasi sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menghindari berita hoaks yang diterima masyarakat.
Tak jarang, masyarakat menerima informasi lama yang kemudian disebarkan kembali dengan judul atau tema berbeda. Padahal, peristiwanya terjadi diwaktu yang telah berlalu.
"Misalnya berita bencana yang ujung-ujungnya meminta donasi terhadap bencana tersebut. Padahal kejadiannya dimana dan kapan tidak dapat diketahui," tandasnya.*
